Kasus Penyelewengan Dana Desa Menurun

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2018-12-10
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kasus penyelewengan dana desa (DD) secara nasional terjadi penurunan. Dari 1.000 kasus penyelewengan yang ditangani aparat penegak hukum pada 2017, turun menjadikan 826 kasus pada 2018.

"Pihak yang menangani kasus penyimpangan admnistrasi adalah Tim APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah," ujar Sekretaris Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Hi Mukhlis, Ahad (9/12).

Jumlah desa di Indonesia 74 ribu, sehingga dengan jumlah kasus penyelewengan yang ditangani aparat sebanyak itu menurut dia tergolong kecil. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah agar kasus penyelewengan bisa diminimalisir, bahkan diharapkan tidak terjadi lagi.

Ia menjelaskan turunnya kasus penyelewengan DD menjadi 826 kasus karena pihaknya terus melakukan berbagai langkah. Diantaranya bekerja sama dengan kepolisian dan KPK dalam pengawasan penggunaan DD, termasuk terus melakukan pelatihan guna menguatkan kapasitas kepala desa memanfaatkan DD.

Selaku kementerian yang secara teknis menangani dan mengelola DD, Kemendes membangun koordinasi dan komitmen dengan semua pihak, seperti pemprov, pemkab, aparat penegak hukum, bahkan dengan perguruan tinggi. Dalam kerja sama ini bahkan sudah ada nota kesepahaman yang dibuat.

Tujuannya untuk mengadvokasi kepala desa dan perangkat desa dalam menggunakan DD, sehingga kepala desa merasa nyaman dan tidak was-was dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya.

Mukhlis mengemukakan 60 persen kepala desa hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA. Bahkan ada sekian persen tidak sampai menamatkan pendidikan formal. Ini yang tetap pihaknya upayakan sehingga penggunaan DD bisa optimal, berkualitas, efektif, dan efisien.

Di sisi lain, pihaknya juga mengupayakan standar pelaporan pertanggung jawaban keuangan di desa bisa lebih sederhana ketimbang saat ini dan terlalu rumit, agar dalam waktu setahun para kepala desa dan jajarannya tidak hanya berkutat pada pelaporan pertanggung jawaban.

"Selain laporan baik, serapan anggaran juga harus baik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga bisa berjalan simultan. Kami sudah mengomunikasikan hal ini dengan Kemenkeu," kata dia. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • 191.600 Kilometer Jalan Terbangun dengan Dana Desa
  • Menko Darmin Sebut Kenaikan Gaji PNS Genjot Daya Beli Masyarakat
  • Menkeu Siap Membahas Usulan Dana Desa Adat
  • Kepolisian Dilibatkan untuk Awasi Dana Desa
  • Dana Desa di Bone untuk Pembukaan Lahan Jagung
  • Mendes Sebut 85 Persen Warga Puas dengan Program Dana Desa
  • Dana Desa Kabupaten Pekalongan Naik 14,1 Persen
  • Mendes Optimistis Pengelolaan Dana Desa Makin Baik
  • Akibat Dana Desa, 93 Persen Desa Rutin Gelar Posyandu
  • Pemprov DKI Bakal Kucurkan Dana Penataan Tiap Kampung Oleh Masyarakat
  • Sambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi Bangunan
  • Sri Mulyani Sebut Utang Logis Selama APBN Defisit
  • KSSK Nyatakan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Negeri Terjaga
  • Kemendes Serahkan Dana untuk Tujuh Desa Tertinggal di Kupang
  • Menko Darmin: Utang Pemerintah Masih Sehat
  • Jawa Tengah Dapat Alokasi Rp 7,8 Triliun Dana Desa
  • Dana Desa Biak Numfor 2019 Bertambah Rp 22 M
  • Sleman Dinilai Sukses Kelola Dana Desa
  • Dana Desa Bisa Bantu Pencegahan Stunting
  • Dana Desa untuk Papua Barat Rp 1,5 Triliun