Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Kasus Penyelewengan Dana Desa Menurun

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2018-12-10
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kasus penyelewengan dana desa (DD) secara nasional terjadi penurunan. Dari 1.000 kasus penyelewengan yang ditangani aparat penegak hukum pada 2017, turun menjadikan 826 kasus pada 2018.

"Pihak yang menangani kasus penyimpangan admnistrasi adalah Tim APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah," ujar Sekretaris Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT, Hi Mukhlis, Ahad (9/12).

Jumlah desa di Indonesia 74 ribu, sehingga dengan jumlah kasus penyelewengan yang ditangani aparat sebanyak itu menurut dia tergolong kecil. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan berbagai langkah agar kasus penyelewengan bisa diminimalisir, bahkan diharapkan tidak terjadi lagi.

Ia menjelaskan turunnya kasus penyelewengan DD menjadi 826 kasus karena pihaknya terus melakukan berbagai langkah. Diantaranya bekerja sama dengan kepolisian dan KPK dalam pengawasan penggunaan DD, termasuk terus melakukan pelatihan guna menguatkan kapasitas kepala desa memanfaatkan DD.

Selaku kementerian yang secara teknis menangani dan mengelola DD, Kemendes membangun koordinasi dan komitmen dengan semua pihak, seperti pemprov, pemkab, aparat penegak hukum, bahkan dengan perguruan tinggi. Dalam kerja sama ini bahkan sudah ada nota kesepahaman yang dibuat.

Tujuannya untuk mengadvokasi kepala desa dan perangkat desa dalam menggunakan DD, sehingga kepala desa merasa nyaman dan tidak was-was dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya.

Mukhlis mengemukakan 60 persen kepala desa hanya menamatkan pendidikan setingkat SMA. Bahkan ada sekian persen tidak sampai menamatkan pendidikan formal. Ini yang tetap pihaknya upayakan sehingga penggunaan DD bisa optimal, berkualitas, efektif, dan efisien.

Di sisi lain, pihaknya juga mengupayakan standar pelaporan pertanggung jawaban keuangan di desa bisa lebih sederhana ketimbang saat ini dan terlalu rumit, agar dalam waktu setahun para kepala desa dan jajarannya tidak hanya berkutat pada pelaporan pertanggung jawaban.

"Selain laporan baik, serapan anggaran juga harus baik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat juga bisa berjalan simultan. Kami sudah mengomunikasikan hal ini dengan Kemenkeu," kata dia. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Keuangan Negara dan Daerah

  • Dana Desa untuk Papua Barat Rp 1,5 Triliun
  • Dana Desa di Mimika Naik Rp 24 Miliar
  • Jokowi Klaim Dana Desa Berhasil Bangun 158 Ribu Km Jalan
  • Dana Desa Buat Perputaran Uang Lebih Merata
  • Dana Desa di Kudus Didominasi Pembangunan Infrastruktur
  • Dana Desa Kelola Angkutan Perdesaan di Papua
  • Jokowi Ingin Dana Desa Terus Meningkat Setiap Tahun
  • Jokowi: Jangan Main-Main dengan Dana Desa
  • Kemenkeu Pastikan Penyediaan Dana untuk Bencana
  • Dana Desa Rejang Lebong Meningkat Jadi Rp 12,5 M
  • Dana Desa di Bangka Selatan Terserap 100 Persen
  • Mendes Minta Dana Desa untuk Bangun Listrik dan Penerangan
  • Kementan Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi
  • Begini Dampak Ekonomi Langsung Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 ke RI
  • Penerimaan Bea Cukai 2018 Bisa Lampaui Target
  • Penerimaan Negara Tembus Target 100%, Darmin: Bukti Ekonomi Membaik
  • Menteri Rini Bantah Utang BUMN Mencapai Rp 5.000 Triliun
  • Jokowi Guyur Aceh hingga Papua Rp 20 Triliun di 2019
  • Kasus Penyelewengan Dana Desa Menurun
  • Penerimaan Negara Lampaui Target APBN