Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Jokowi Guyur Aceh hingga Papua Rp 20 Triliun di 2019

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2018-12-10
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 20,979 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 untuk tiga provinsi yang memiliki kekhususan, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

Angka Rp 20,979 triliun itu tertuang dalam Lampiran V Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 29 November 2018 lalu.

Selain dana Otonomi Khusus bagi ketiga provinsi itu, dalam lampiran V Perpres No. 129 Tahun 2018 itu juga dicantumkan besaran Dana Keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta sebesar Rp 1,2 triliun.

Dana Tambahan Infrastruktur

Mengenai dana Otonomi Khusus itu, dalam lampiran Perpres tersebut dibagi secara terinci, yaitu untuk Provinsi Papua sebesar Rp 5,850 triliun, Provinsi Papua Barat sebesar Rp 2,507 triliun dan Provinsi Aceh sebesar Rp 8,357 triliun.


Selain itu juga ada Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus, yang dialokasikan khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang keseluruhannya mencapai Rp 4,265 triliun.

Adapun rincian perolehan Dana Tambahan Infrastruktur Dalam Rangka Otonomi Khusus itu masing-masing Provinsi Papua Rp 2,824 triliun, Provinsi Papua Barat sebesar Rp 1,440 triliun.

Dana yang dialokasikan untuk ketiga provinsi itu merupakan bagian dari dana transfer ke daerah, termasuk Dana Desa, yang dialokasikan dalam APBN 2019 sebesar Rp 826,772 triliun.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly beberapa waktu lalu. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Keuangan Negara dan Daerah

  • Dana Desa untuk Papua Barat Rp 1,5 Triliun
  • Dana Desa di Mimika Naik Rp 24 Miliar
  • Jokowi Klaim Dana Desa Berhasil Bangun 158 Ribu Km Jalan
  • Dana Desa Buat Perputaran Uang Lebih Merata
  • Dana Desa di Kudus Didominasi Pembangunan Infrastruktur
  • Dana Desa Kelola Angkutan Perdesaan di Papua
  • Jokowi Ingin Dana Desa Terus Meningkat Setiap Tahun
  • Jokowi: Jangan Main-Main dengan Dana Desa
  • Kemenkeu Pastikan Penyediaan Dana untuk Bencana
  • Dana Desa Rejang Lebong Meningkat Jadi Rp 12,5 M
  • Dana Desa di Bangka Selatan Terserap 100 Persen
  • Mendes Minta Dana Desa untuk Bangun Listrik dan Penerangan
  • Kementan Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi
  • Begini Dampak Ekonomi Langsung Pertemuan IMF-Bank Dunia 2018 ke RI
  • Penerimaan Bea Cukai 2018 Bisa Lampaui Target
  • Penerimaan Negara Tembus Target 100%, Darmin: Bukti Ekonomi Membaik
  • Menteri Rini Bantah Utang BUMN Mencapai Rp 5.000 Triliun
  • Jokowi Guyur Aceh hingga Papua Rp 20 Triliun di 2019
  • Kasus Penyelewengan Dana Desa Menurun
  • Penerimaan Negara Lampaui Target APBN