Petani Teh Minta GPATN Kembali Digencarkan

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Perkebunan dan Kehutanan | 2018-12-13
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kalangan petani teh berharap pemerintah kembali mengintensifkan Gerakan Penyelamatan Agribisnis Teh Nasional (GPATN) demi mendongkrak produktivitas menjadi 2,5 ton/ha/tahun.

Nugroho B. Koesnohadi, Ketua Asosiasi Petani Teh Indonesia (Aptehindo), mengatakan pelaksanaan program GPATN tersebut dapat mencegah konversi kebun teh yang masif.

Dengan demikian, tambahnya, meskipun ada petani yang mengalihkan komoditasnya, luas total areal kebun teh tetap terjaga karena petani eksisting didorong untuk melakukan ekstentifikasi perkebunannya.

Selain itu, program tersebut dia yakini bisa memperbaiki produktivitas kebun teh nasional yang sekarang berkisar 1 ton/ha/tahun—1,2 ton/ha/tahun.

“Kebun yang sudah merasakan program tersebut produktivitasnya jadi membaik ke 3 ton/ha/tahun. Dengan program ini sedikitnya produktivitas [total] naik sampai 2,5 ton/ha/tahun," katanya, Selasa (11/12).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas tanam kebun teh pada 2018 hanya mencapai 114.000 ha, menyusut 3.000 ha dibandingkan dengan 2017.

GPATN ini diprakarsai Dewan Teh Indonesia (DTI) tiga tahun lalu dan saat itu dilaksanakan dengan membentuk koperasi klaster yang merupakan gabungan petani teh dengan lahan kelolaan seluas 300 ha kebun teh rakyat. Namun, gaung dari gerakan tersebut saat ini sudah jarang terdengar.

"Seharusnya itu diintensifkan [program ini] bukan menurun. Namanya program penyelamatan jadi tolong dilanjutkan, setahun harusnya minimal luas 5.000 hektare. Petani teh juga sudah semangat untuk tanam baru sendiri [new planting]," katanya.

Nugroho mengatakan target utama untuk revitalisasi perkebunan teh rakyat pada tahun depan adalah menjalankan praktik keberlanjutan (sustainability). Menurutnya ini penting karena berkaitan dengan keberlangsungan alam sekitar kebun.

Nugroho mengatakan apabila marak terjadi pembongkaran kebun teh di lereng pegunungan hal ini bisa memicu terjadinya longsor dan banjir bandang.

Pembongkaran kebun teh terjadi karena dorongan ekonomi. Dalam beberapa kasus petani mengharapkan bisa sejahtera dari kebun teh tapi harga masih dibawah pasaran global yakni US$2,2/kg. Akibatnya, areal kebun teh semakin menyusut.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif DTI Suharyo Husen mengatakan sampai dengan 2018 sudah ada kebun seluas 15.000 hektare yang diremajakan dari target 53.000 hektare. Artinya masih ada kekurangan 38.000 hektar yang berusaha dicicil sampai dengan 5 tahun ke depan.

GPATN memprioritaskan kebun teh milik petani rakyat karena dinilai sudah tua dan produksinya menurun. Namun, Suharyo pesimistis program peremajaan ini akan berlangsung lancar sampai lima tahun ke depan.

"Kalau per tahun itu bisa replanting 5.000 hektare berarti tinggal tujuh tahun lagi [2025] program selesai. Namun, ini saja tersendat karena anggaran dulu untuk 5.000 hektare sekarang hanya 3.000 hektare. Tahun ini hanya replanting 1.250 hektare di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tidak tahu bagaimana tahun depan," katanya. (bis)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Klaim Kemarau Tak Ganggu Produksi Cabai
  • Pertamina Dukung Petani Sumbar Kembangkan Serai Wangi
  • Teknologi Bujangseta Solusi Tingkatkan Produksi Jeruk
  • Kementan Fokus Benahi Sektor Perkebunan
  • Pacu Rempah Indonesia Kembali Berjaya di Dunia, Kementan Tebar 500 Juta Benih Unggul
  • Pemerintah Sediakan Lahan Hutan Gratis untuk Koperasi
  • Ribuan Potong Kayu Olahan Ilegal di Nunukan Diamankan
  • 241 Korporasi Mulai Pulihkan 3,26 Juta Ha Lahan Gambut
  • Pemerintah Siapkan 200 Juta Benih untuk Peremajaan Karet
  • Priangan Timur Tingkatkan Produksi Pisang Nasional
  • Skema Kemitraan Kehutanan Dongkrak Komersial HTI
  • KLHK Targetkan Penetapan Hutan Adat Seluas 6,53 Juta Hektare
  • Petani Palangkaraya Budidayakan Buah Naga di Lahan Gambut
  • Kementan Luncurkan Program BUN500
  • Penguatan Sistem Verifikasi Untuk Menekan Pembalakan Liar
  • Semangka Organik Jadi Produk Kebanggaan DPO
  • KLHK Dorong Percepatan Administratif Hutan Adat
  • Kementan Gandeng Taiwan Dorong Agribisnis Anggrek
  • KLHK Keluarkan Peta Hutan Adat
  • Ditjen Perkebunan Diapresiasi Soal Sinkronisasi Data Sawit