Menteri Rini Bantah Utang BUMN Mencapai Rp 5.000 Triliun

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2018-12-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Rini Soemarno menegaskan bahwa utang BUMN hanya berkisar Rp 2.000 triliun, bukan Rp 5.000 triliun.

"Begini ya, kemarin ada yang bicara mengenai jumlah (utang) Rp 5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp 1.980 triliun. Jadi hampir Rp 2.000 triliun, bukan Rp 5.000 triliun," tutur Menteri Rini di Jakarta, Kamis malam (13/12).

Dia menjelaskan bahwa jumlah Rp 5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan, dan merupakan sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain.

"Nah untuk perbankan sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp 3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan," kata Menteri BUMN tersebut.

Kedua, menurutnya, selama BUMN ini korporasi yang berhutang demi kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti pengembaliannya harus tidak ada masalah.

"Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNPB)," ujar Menteri Rini

Dia juga menyebut bahwa BUMN menyumbang hampir Rp 380 triliun, dari dividen, pajak, PNBP, ke dalam APBN tahun 2018. "Jadi untuk ke negara saja, untuk APBN tahun 2018 ini, BUMN dari dividen, pajak, PNBP, itu kita hampir Rp 380 triliun masuk ke APBN. Ini besar," kata Menteri Rini.

"Kita ada utang tapi tanggung jawab kita tetap dilakukan. Justru dengan utang itu, kita bisa mengembangkan usaha dan keuntungan kita juga jadi bertambah," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (4/12), Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa utang riil total 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 sekitar Rp 2.000 triliun.

Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut utang BUMN menembus sekitar Rp 5.000 triliun. "Orang menilai-nilai Rp 5.271 triliun itu semua utang, padahal angka tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan utang lain yang sifatnya talangan," kata Aloysius saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • 191.600 Kilometer Jalan Terbangun dengan Dana Desa
  • Menko Darmin Sebut Kenaikan Gaji PNS Genjot Daya Beli Masyarakat
  • Menkeu Siap Membahas Usulan Dana Desa Adat
  • Kepolisian Dilibatkan untuk Awasi Dana Desa
  • Dana Desa di Bone untuk Pembukaan Lahan Jagung
  • Mendes Sebut 85 Persen Warga Puas dengan Program Dana Desa
  • Dana Desa Kabupaten Pekalongan Naik 14,1 Persen
  • Mendes Optimistis Pengelolaan Dana Desa Makin Baik
  • Akibat Dana Desa, 93 Persen Desa Rutin Gelar Posyandu
  • Pemprov DKI Bakal Kucurkan Dana Penataan Tiap Kampung Oleh Masyarakat
  • Sambut HUT Tangerang ke-26, Bapenda hapus denda Pajak Bumi Bangunan
  • Sri Mulyani Sebut Utang Logis Selama APBN Defisit
  • KSSK Nyatakan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Negeri Terjaga
  • Kemendes Serahkan Dana untuk Tujuh Desa Tertinggal di Kupang
  • Menko Darmin: Utang Pemerintah Masih Sehat
  • Jawa Tengah Dapat Alokasi Rp 7,8 Triliun Dana Desa
  • Dana Desa Biak Numfor 2019 Bertambah Rp 22 M
  • Sleman Dinilai Sukses Kelola Dana Desa
  • Dana Desa Bisa Bantu Pencegahan Stunting
  • Dana Desa untuk Papua Barat Rp 1,5 Triliun