Menteri Rini Bantah Utang BUMN Mencapai Rp 5.000 Triliun

0 Pengunjung | Keuangan Perbankan | Keuangan Negara dan Daerah | 2018-12-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Rini Soemarno menegaskan bahwa utang BUMN hanya berkisar Rp 2.000 triliun, bukan Rp 5.000 triliun.

"Begini ya, kemarin ada yang bicara mengenai jumlah (utang) Rp 5.000 triliun, ini mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang korporasi BUMN itu Rp 1.980 triliun. Jadi hampir Rp 2.000 triliun, bukan Rp 5.000 triliun," tutur Menteri Rini di Jakarta, Kamis malam (13/12).

Dia menjelaskan bahwa jumlah Rp 5.000 triliun itu menghitung aktivitas perbankan, dan merupakan sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain.

"Nah untuk perbankan sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak ketiganya Rp 3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan," kata Menteri BUMN tersebut.

Kedua, menurutnya, selama BUMN ini korporasi yang berhutang demi kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti pengembaliannya harus tidak ada masalah.

"Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara bukan pajak (PNPB)," ujar Menteri Rini

Dia juga menyebut bahwa BUMN menyumbang hampir Rp 380 triliun, dari dividen, pajak, PNBP, ke dalam APBN tahun 2018. "Jadi untuk ke negara saja, untuk APBN tahun 2018 ini, BUMN dari dividen, pajak, PNBP, itu kita hampir Rp 380 triliun masuk ke APBN. Ini besar," kata Menteri Rini.

"Kita ada utang tapi tanggung jawab kita tetap dilakukan. Justru dengan utang itu, kita bisa mengembangkan usaha dan keuntungan kita juga jadi bertambah," ujarnya.

Sebelumnya pada Selasa (4/12), Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa utang riil total 143 perusahaan plat merah hingga kuartal III 2018 sekitar Rp 2.000 triliun.

Angka tersebut disampaikan Aloysius dalam menanggapi berbagai pemberitaan yang menyebut utang BUMN menembus sekitar Rp 5.000 triliun. "Orang menilai-nilai Rp 5.271 triliun itu semua utang, padahal angka tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan utang lain yang sifatnya talangan," kata Aloysius saat menyampaikan neraca keuangan BUMN per September 2018. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Hingga Juni 2019, Pemerintah Jokowi Salurkan Bansos Rp 70 Triliun
  • Dana Desa Diteruskan, Ini Prioritas Kemendes
  • Mendes: Anggaran Dana Desa akan Naik Hingga 400 Triliun
  • Modal Asing Masuk Tembus Rp 154 Triliun Hingga Akhir Juni
  • Penyerapan Dana Desa Capai 99 Persen
  • Dana Desa Bisa Digunakan untuk Kurangi Risiko Bencana
  • Modal Asing Sebesar Rp 130,24 Triliun Masuk ke Indonesia
  • Ketimpangan Pendapatan di Desa Semakin Menurun
  • Modal Asing Masuk ke Indonesia Capai Rp 112,98 Triliun
  • Alokasi Dana Desa Angkat Status 5.000 Desa
  • Dana Desa Percepat Ekonomi Masyarakat Desa Baturetno
  • Dana Desa Imogiri Percepat Pemerataan Pembangunan Jalan
  • Dana Desa Bantu Kembangkan Potensi Daerah Sleman
  • Kemendes Targetkan Tersisa 9.000 Desa Tertinggal Tahun Ini
  • Dana Desa untuk Kepulauan Sangihe Naik Rp 14 Miliar
  • BI waspadai sejumlah tantangan pengganggu stabilitas keuangan
  • BI Jember sediakan Rp5,01 triliun untuk Ramdhan dan Lebaran 2019
  • Penggunaan Dana Desa Diarahkan untuk Menggali Potensi Desa
  • Dana Desa Kukar Sudah Dirasakan Masyarakat
  • Jaksa Jaga Desa Bantu Optimalisasi Dana Desa Bekasi