Indonesia-Taiwan Komitmen Lindungi Pekerja Migran

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2018-12-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (IETO) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta (TETO) mengenai perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala IETO Didi Sumedi, dan Kepala TETO John C. Chen, dan disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming Chun, di Taipei, Taiwan pada Jumat (14/11).

Para pihak pihak sepakat untuk mempromosikan kolaborasi bilateral dan pertukaran pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, bantuan kerja hingga start-up untuk perempuan.

Menaker Hanif mengatakan MoU itu menjadi acuan kerja sama kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas SDM Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan.

"Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Taiwan dapat diperkuat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja luar negeri serta mencegah masuknya pekerja migran ilegal," katanya.

Taiwan merupakan negara tujuan pekerja migran Indonesia yang menempati urutan kedua, setelah Malaysia. Sejak Januari-Oktober 2018, tercatat sebanyak 60.408 pekerja migran Indonesia ditempatkan di Taiwan untuk bekerja pada berbagai sektor, antara lain sektor domestik, manufaktur dan perikanan.

Pekerja dengan Perilaku

Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming Chun, sangat mengapresiasi pekerja Indonesia baik dari sisi kedisiplinan maupun sopan-santun.

"Pekerja asal Indonesia memiliki perilaku yang sangat baik, mereka sering memenangkan penghargaan yang kami berikan bagi para pekerja domestik, hampir seluruh pemenang dari Indonesia," kata Hsu.


Selain itu, Hsu berharap jika ada permasalahan mengenai pekerja akan lebih baik jika diselesaikan secara bilateral.

Namun, Hsu menyarankan supaya para calon pekerja mengambil uji kompetensi Bahasa terlebih dahulu sebelum datang ke Taiwan. "Bahasa adalah hal yang sangat penting, setidaknya calon pekerja harus bisa memahami kata-kata dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari," tutur Hsu.


Untuk diketahui, nota kesepahaman ini wajib berlaku untuk jangka waktu 4 tahun sejak tanggal penandatanganan, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Salah satu pihak dapat mengakhiri nota kesepahaman ini dalam masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan tertulis dan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya nota kesepahaman.
(ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementerian PUPR Dorong Uji Sertifikasi Pekerja Konstruksi
  • BPS : Upah Nominal Harian Buruh Tani Februari 2019 Naik
  • Lapangan Kerja Industri Pertambangan Tetap Dibutuhkan
  • Diresmikan, KEK Tanjung Kelayang Serap 23.645 Tenaga Kerja
  • Presiden Serahkan 16 Ribu Sertifikat Pekerja Konstruksi
  • Jokowi Bakal Serahkan Sertifikat ke 16.000 Tenaga Kerja Konstruksi
  • Tenaga Kerja Industri Manufaktur Meningkat Sepanjang 2018
  • Sejak 2017, Program Vokasi Industri Telah Gaet 400.000 Siswa SMK
  • Australia Tambah 5.000 Kuota Visa Bagi Tenaga Kerja RI
  • Kemendes Komitmen Tingkatkan SDM Melalui Balai Pengembangan
  • Program Desa Migrasi Produktif Tekan Pengiriman TKI Ilegal
  • Vokasi Jadi Fokus untuk Tingkatkan Produktivitas Pekerja
  • NTB Jalin Kerja Sama Berbagai Bidang dengan Malaysia
  • Kementerian PUPR Percepat Sertifikasi Tenaga Konstruksi
  • Sepanjang 2018, Industri Manufaktur Serap 18,25 Juta Tenaga Kerja
  • Sukabumi Dorong Lahirnya Ribuan Wirausaha Muda
  • Ribuan Pekerja Perempuan Ikuti Tes IVA Gratis
  • Kemenperin Dorong Kerja Sama Vokasi 2.685 SMK dan 750 Perusahaan
  • Kementan Latih Petugas Vaksinasi untuk Cegah Rabies di Dompu
  • Pelatihan Kerja Diharap Jadi Modal Pengembangan Desa