Indonesia-Taiwan Komitmen Lindungi Pekerja Migran

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Ketenagakerjaan | 2018-12-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei (IETO) meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta (TETO) mengenai perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja migran.

Penandatangan MoU dilakukan oleh Kepala IETO Didi Sumedi, dan Kepala TETO John C. Chen, dan disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming Chun, di Taipei, Taiwan pada Jumat (14/11).

Para pihak pihak sepakat untuk mempromosikan kolaborasi bilateral dan pertukaran pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan, bantuan kerja hingga start-up untuk perempuan.

Menaker Hanif mengatakan MoU itu menjadi acuan kerja sama kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas SDM Pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan.

"Kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan Taiwan dapat diperkuat dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja luar negeri serta mencegah masuknya pekerja migran ilegal," katanya.

Taiwan merupakan negara tujuan pekerja migran Indonesia yang menempati urutan kedua, setelah Malaysia. Sejak Januari-Oktober 2018, tercatat sebanyak 60.408 pekerja migran Indonesia ditempatkan di Taiwan untuk bekerja pada berbagai sektor, antara lain sektor domestik, manufaktur dan perikanan.

Pekerja dengan Perilaku

Menteri Tenaga Kerja Taiwan, Hsu Ming Chun, sangat mengapresiasi pekerja Indonesia baik dari sisi kedisiplinan maupun sopan-santun.

"Pekerja asal Indonesia memiliki perilaku yang sangat baik, mereka sering memenangkan penghargaan yang kami berikan bagi para pekerja domestik, hampir seluruh pemenang dari Indonesia," kata Hsu.


Selain itu, Hsu berharap jika ada permasalahan mengenai pekerja akan lebih baik jika diselesaikan secara bilateral.

Namun, Hsu menyarankan supaya para calon pekerja mengambil uji kompetensi Bahasa terlebih dahulu sebelum datang ke Taiwan. "Bahasa adalah hal yang sangat penting, setidaknya calon pekerja harus bisa memahami kata-kata dasar yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari," tutur Hsu.


Untuk diketahui, nota kesepahaman ini wajib berlaku untuk jangka waktu 4 tahun sejak tanggal penandatanganan, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.

Salah satu pihak dapat mengakhiri nota kesepahaman ini dalam masa berlakunya dengan memberikan pemberitahuan tertulis dan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhirnya nota kesepahaman.
(ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • RI Jalin Kerjasama Pengiriman Tenaga Kerja Berketerampilan Khusus ke Jepang
  • Kementan Fokus Tingkatkan SDM Pertanian
  • PBHMI Dukung Program Menteri Amran Ciptakan Petani Milenial
  • Kemnaker Terus Perbaiki Tata Kelola untuk Lindungi Pekerja Migran
  • Sambut Indonesia Emas 2045, Pemerintah Fokus ke Sektor SDM
  • Strategi Kemenperin Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia
  • Hingga Februari 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka Turun 50.000 Orang
  • Tenaga Kerja Kompeten Era Industri 4.0 Terus Disiapkan
  • Kementan Gelar Uji Kompetensi Penyuluh Pertanian
  • Kementan Terbitkan Peta Okupasi Tenaga Kerja Pertanian
  • Upah Buruh Tani pada Maret Naik 0,17%
  • Kemenaker Prioritaskan Pembangunan SDM melalui Pelatihan Vokasi
  • Jokowi Sebut Makassar New Port Serap Tenaga Kerja
  • 98 Persen Pekerja Proyek PLTU Lontar dari Lokal
  • BPJS Ketenagakerjaan Beri Perlindungan Pekerja di Kepulauan Natuna
  • Menaker: Angka Pengangguran SMK Menurun
  • Industri Hasil Tembakau Serap 5,98 Juta Tenaga Kerja
  • Pemerintah Jemput Bola Sertifikasi Pekerja Konstruksi di Pelosok
  • Kementerian PUPR Dorong Uji Sertifikasi Pekerja Konstruksi
  • BPS : Upah Nominal Harian Buruh Tani Februari 2019 Naik