Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Sertifikasi Halal Dipastikan Tingkatkan Daya Saing Industri

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-01-10
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Komite Tetap Timur Tengah (KT3) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Mohamad Bawazeer menuturkan, penerapan Undang-Undang No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada Oktober 2019 tidak akan menghambat dunia usaha. Regulasi ini justru dinilainya akan membantu meningkatkan daya saing produk dalam negeri di tengah perkembangan industri halal global.

Bawazeer menuturkan, implementasi UU JPH menjadi sebuah ‘konsekuensi’ atas industri halal yang terus berkembang di internasional. Apabila Indonesia tidak melakukannya dari sekarang, ia cemas pelaku industri dalam negeri akan tertinggal mengambil bagian dalam rantai industri halal. "Nilai (industri halal) sudah 4 miliar dolar AS. Masa kita tidak mau ambil bagian?" ucapnya, Rabu (9/1).

Bawazeer juga menilai, UU JPH akan memudahkan proses sertifikasi halal melalui ratusan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, pengusaha dari Jayapura atau kawasan Indonesia Timur lainnya tidak perlu lagi jauh-jauh ke Jakarta untuk mendapatkan sertifikat halal, melainkan cukup di kota mereka masing-masing.

Pada dasarnya, Bawazeer mengatakan, UU JPH merupakan regulasi yang mengubah sistem sertifikasi halal di Indonesia. Sebelumnya, proses ini hanya terpusat di Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang kini sudah dapat dilakukan LPH melalui Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Bawazeer memastikan, Kadin akan membantu agar penerapan UU JPH tidak memberatkan pengusaha, khususnya usaha kecil dan menengah. Ada beberapa opsi yang sudah disampaikan ke pemerintah untuk melindungi mereka, termasuk memberikan keringanan biaya sertifikasi. "Misalkan, mereka cukup bayar 10 persen dari total sertifikasi. Ini semua kan dapat dibicarakan," ujarnya.

Bawazeer optimistis, keberadaan UU JPH tidak akan melemahkan persaingan produk Indonesia di global seperti yang dicemaskan banyak pihak belakangan. Menurutnya, UU JPH akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkomitmen mengembangkan industri halal. Sebab, selama ini, posisi Indonesia masih terombang-ambing.

Saat ini, Bawazeer menjelaskan, pasar global produk halal kini sudah semakin diincar negara-negara, termasuk negara yang penduduknya minoritas muslim. Di antaranya, Korea Selatan dan Thailand. "Potensi ini yang harus kita lihat," tuturnya.

Bawazeer menambahkan, ujung dari regulasi ini adalah perlindungan konsumen. Dengan dampak positif yang ada, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk membantu keberhasilan implementasi UU JPH. Bagi mereka yang belum memahami detail regulasi, diharapkan dapat mencari tahu dan tidak menghembuskan isu negatif meresahkan masyarakat maupun pengusaha lain. (rep)

- Tag : Industri

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Industri

  • Kementan: Program Pemerintah Efektif Sejahterakan Petani
  • Darmin: Pelaksanaan B20 Sudah Baik
  • NTP 2018 Naik, Program Kementan Terbukti Sejahterakan Petani
  • Kementan Sambut Baik KUR Khusus Peternakan
  • Kemenko Perekonomian: Ritel Tutup Bukan karena Daya Beli
  • Mentan Tegaskan tak Ada Ruang untuk Mafia Pangan
  • Mentan Tegaskan Keseriusan Pemerintah Berantas Mafia Pangan
  • Pemerintah Tuntaskan Penertiban Impor, Cukai dan Ekspor Ilegal
  • Genjot Produksi Beras dan Tebu Kementan Modernisasi Pertanian
  • Mendes Eko: Pembangunan Desa Era Jokowi-JK Cetak Sejarah
  • Kementan Akan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier 67.037 Ha
  • Kementan Ingin Tingkatkan Produksi
  • Sektor Pertanian Jadi Satu Keberhasilan Pembangunan Desa
  • HMPG Indonesia: Proses Produksi Garam Rakyat Semakin Baik
  • JK Dorong Ekonomi Berkeadilan bagi Semua Pihak
  • Mendes Paparkan Pemanfaatan Teknologi Internet untuk Desa
  • JK: Perekonomian Indonesia Harus Mengikuti Kecanggihan Teknologi
  • Menperin Pacu Industri Hortikultura di Gorontalo
  • Pabrik Pakan Milik KKP Siap Beroperasi Tahun Ini
  • KKP Siap Carikan Pasar untuk Garam Produksi Lokal