KLHK Targetkan Rehabilitasi Lahan Kritis Seluas 206.000 Hektare pada 2019

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Pertanahan | 2019-02-06
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menargetkan dapat merehabilitasi lahan kritis seluas 206.000 hektare di seluruh Indonesia tahun ini.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya Bakar menyampaikan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) sedang menyiapkan dengan serius Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Rehabilitasi Hutan Lahan (RHL) pada 2019.

"Outcome yang diharapkan adalah dari segi lingkungan dapat menurukan tingkat erosi dan sedimentasi, mencegah banjir dan tanah longsor serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Lainnya adalah dapat menyerap karbon dan mengurangi pencemaran," paparnya dalam keterangan resmi beberapa waktu lalu.

Siti menambahkan kawasan DAS merupakan bentang alam dengan segala fungsi dan kebijakan yang ada di dalamnya harus dikelola bersama pemangku kepentingan.

Menurutnya orientasi kebijakan DAS adalah untuk menyelamatkan danau, waduk, pemukiman serta obyek wisata alam.

Kemudian memberikan perluasan kesempatan kerja, mendorong dan antisipasi industri kayu rakyat, juga memberikan manfaat ekonomi rakyat di masa depan.

Berdasarkan orientasi kebijakan tersebut, Dia berharap agar kegiatan RHL tahun ini tidak hanya selesai pada penanaman, tetapi dipikirkan juga secara keseluruhan.

"Persoalan DAS bukan hanya tanam pohon, jangan terlalu sempit melihatnya," ujarnya.

Dia juga kembali mengingatkan tentang perintah Presiden Joko Widodo adalah perbaikan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mengatasi persoalan di sekitarnya.

Jokowi meminta harus ada langkah besar yang harus dilakukan dalam upaya ini. Langkah tersebut di antaranya adalah merehabilitasi lahan kritis, melakukan penyelamatan sumber daya alam, mengurangi dengan cepat tanah longsor dan banjir serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

Oleh karena itu dia meminta agar para jajaran PDASHL baik yang berada di pusat maupun di daerah harus melakukan langkah-langkah baru atau corrective action dalam penanganan DAS.

"Saya mau titip, apa yang disampaikan Bapak Presiden ini penting bagi masyarakat untuk menerima manfaat. Perhatikan tujuannya, bukan hanya menanam," tandasnya. (bis)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Bersama TNI Terus Genjot Program Cetak Sawah Baru
  • Sertifikasi Lahan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Perdesaan
  • Kementan Minta Lahan Pasang Surut di Banyuasin Selesai Akhir Mei
  • 15.000 ha Lahan di Aceh Potensial Jadi Ladang Garam
  • Peremajaan Gambut Ditargetkan Capai 1 Juta Hektare pada 2019
  • Menteri Basuki Yakin Pembebasan Lahan Adat Jembatan Holtekamp Bisa Diselesaikan
  • BRG Ungkap Potensi Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Sawah
  • Lahan Sudah Legal, Petani dan Polisi Hutan Tak Lagi Kucing-kucingan
  • Menteri Sofyan Bagikan 20 Ribu Sertifikat Tanah di Batam
  • Mentan Sebut Program Cetak Sawah Naik 400% Dibanding 2014
  • Jokowi Bagikan 2.081 Sertifikat Tanah di Bangka Belitung
  • Pemerintah Jokowi Siapkan Lahan 10 Hektare Bangun Kampus di Serpong
  • Kementan Siap Beri Bantuan untuk Lahan Sawah Baru di Cianjur
  • Pengelolaan Air dalam Optimasi Lahan Rawa di Sulsel
  • Mentan Optimalisasi Lahan Rawa Lebak di Wajo
  • Lahan Kering di Purwakarta Potensial Jadi Areal Padi Gogo
  • Berkat Embung dan Irigasi Tersier, Lahan Marginal Kembali Produktif
  • Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah ke Warga Jaksel
  • Kementan Dorong Pemda Keluarkan Regulasi Perlindungan Lahan Pertanian
  • KLHK Targetkan Rehabilitasi Lahan Kritis Seluas 206.000 Hektare pada 2019