Kementerian ESDM Tindak Tegas Operator SPBU Nakal

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Energi | 2019-02-11
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM akan menindak tegas badan usaha yakni operator SPBU atau SPBN yang menetapkan harga jual eceran BBM nonsubsidi melampaui batas atas yang ditetapkan.

"Kalau mereka (badan usaha) tidak mau menurunkan harga jual BBM nonsubsidi mereka yang melampaui batas atas formula harga jual, maka kami akan mencabut izinnya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto kepada wartawan di Jakarta, Ahad (10/2).

Dirjen Migas itu menjelaskan bahwa kewajiban badan usaha adalah melapor yang lalu akan dicek oleh pihaknya. Ketika harga BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh mereka melampaui batas atas formula, maka Kementerian ESDM akan meminta mereka untuk melakukan penyesuaian atau penurunan harga ke batas atas yang telah ditetapkan dalam formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi.

"Kita (sebelumnya) akan kasih peringatan maksimal tiga kali. Kami sudah sampaikan hal ini dalam sosialisasi, kalau sudah diberitahu atau diperingatkan masih tetap tidak sesuai formula maka kita akan cabut izinnya," tuturnya.

Kementerian ESDM telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali mengenai formula harga jual eceran jenis BBM kepada badan-badan usaha, dengan sosialisasi terakhir dipimpin oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Tujuan penetapan formula harga jual BBM tersebut untuk melindungi konsumen, menjaga serta melindungi pelaku usaha agar bersaing yang sehat dan fair, serta tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar.

Formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM tersebut merupakan pedoman bagi badan usaha  untuk menetapkan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi, mengacu pada ketentuan batas margin paling rendah lima persen dan paling atas sebesar 10 persen.

Pedoman formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi tersebut, menurut Dirjen Migas, telah diikuti oleh seluruh badan usaha yang telah melakukan penyesuaian harga jual BBM mereka.

Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang telah diterbitkan beberapa hari lalu oleh Menteri ESDM ini, efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Jaga Kelancaran Penghitungan Suara, PLN Tambah Daya Listrik Server KPU
  • PLTMG Kapasitas 3x7 MW di Kaltara Siap Beroperasi
  • Menko Luhut Optimis Bisa Segera Terapkan B100
  • Program BBM Satu Harga Dinilai Tingkatkan Taraf Hidup Masyarakat
  • Stok BBM di Mentawai Cukup, Harga Premium Rp6.450 dan Solar Rp5.150
  • Pertamina Tambah Lokasi Penyaluran BBM Satu Harga
  • Dukung Mobil Listrik, PLN Sudah Bangun 1.600 Titik Pengisian Baterai
  • Menteri Amran Optimistis B100 Perkuat Ketahanan Energi
  • Mentan Uji Coba 50 Traktor dan Mobil dengan Bahan Bakar B100
  • Warga Perbatasan di Nunukan Kini Bisa Nikmati Listrik
  • Jokowi dan Menteri Arab Saudi Bahas Kerja Sama di Bidang Energi
  • PLN Targetkan Rasio Elektrifikasi NTT Capai 90 Persen
  • Pertama di Dunia, RI Dukung Pengembangan Sawit Jadi Bensin dan LPG
  • Daerah Perbatasan Kini 100 persen Teraliri Listrik
  • Pertamina Pastikan Fasilitas Operasional di Sulteng Aman Pascagempa
  • Menteri Jonan Pastikan Pasokan Listrik Aman Saat Pemilu 2019
  • Menteri Jonan Minta PLN dan KPU Bersinergi Jaga Listrik Saat Pilpres
  • PLN Sambung Listrik Gratis 11.000 Keluarga Tidak Mampu di NTT
  • Pertamina Temukan Cadangan Migas Baru
  • Pertamina Resmikan Depot Pengisian BBM Avtur di Nias