Latest News
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      
  • Sukseskan Pertemuan IMF di Bali                      

Kementerian ESDM Tindak Tegas Operator SPBU Nakal

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Energi | 2019-02-11
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM akan menindak tegas badan usaha yakni operator SPBU atau SPBN yang menetapkan harga jual eceran BBM nonsubsidi melampaui batas atas yang ditetapkan.

"Kalau mereka (badan usaha) tidak mau menurunkan harga jual BBM nonsubsidi mereka yang melampaui batas atas formula harga jual, maka kami akan mencabut izinnya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto kepada wartawan di Jakarta, Ahad (10/2).

Dirjen Migas itu menjelaskan bahwa kewajiban badan usaha adalah melapor yang lalu akan dicek oleh pihaknya. Ketika harga BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh mereka melampaui batas atas formula, maka Kementerian ESDM akan meminta mereka untuk melakukan penyesuaian atau penurunan harga ke batas atas yang telah ditetapkan dalam formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi.

"Kita (sebelumnya) akan kasih peringatan maksimal tiga kali. Kami sudah sampaikan hal ini dalam sosialisasi, kalau sudah diberitahu atau diperingatkan masih tetap tidak sesuai formula maka kita akan cabut izinnya," tuturnya.

Kementerian ESDM telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali mengenai formula harga jual eceran jenis BBM kepada badan-badan usaha, dengan sosialisasi terakhir dipimpin oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Tujuan penetapan formula harga jual BBM tersebut untuk melindungi konsumen, menjaga serta melindungi pelaku usaha agar bersaing yang sehat dan fair, serta tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar.

Formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM tersebut merupakan pedoman bagi badan usaha  untuk menetapkan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi, mengacu pada ketentuan batas margin paling rendah lima persen dan paling atas sebesar 10 persen.

Pedoman formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi tersebut, menurut Dirjen Migas, telah diikuti oleh seluruh badan usaha yang telah melakukan penyesuaian harga jual BBM mereka.

Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang telah diterbitkan beberapa hari lalu oleh Menteri ESDM ini, efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


Energi

  • PLN Jamin Listrik Tak Padam Saat Debat Capres Kedua
  • Titik Ketujuh BBM Satu Harga di Kalimantan Utara Dibuka
  • Pemerintah Sebut Penggunaan B20 Mengurangi Impor Gas
  • Terobosan Jokowi Kurangi Impor BBM di Masa Depan
  • Daya Saing Investasi Migas Indonesia Meningkat
  • Pembangkit Kedua PLTU Cirebon Dijadwalkan Beroperasi 2022
  • PLN Tambah 736 MW Pembangkit EBT
  • Stok Gas Melon Garut Dipastikan Aman
  • BPPT akan Optimalkan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
  • PLN Meulaboh Segera Aliri Listrik ke Desa Sikundo
  • 173 Desa di Sumatra Utara akan Dialiri Listrik
  • Harga Premium Turun, Pertamina Jamin Pasokan
  • PLN Jajaki Pasar Baru Untuk Tingkatkan Konsumsi Listrik
  • Pemerintah Siapkan 1,2 Juta Sambungan Listrik Gratis
  • Kementerian ESDM Tindak Tegas Operator SPBU Nakal
  • Pertamina Bangun 22 SPBU BBM Satu Harga di Sumatra
  • Pemerintah Turunkan Harga BBM Nonsubsidi
  • 14 Ribu Keluarga di Cianjur Dapat Listrik Gratis
  • Kementerian ESDM Tetapkan Harga Jual Eceran BBM Nonsubsidi
  • Kementerian ESDM Serahkan 300 Unit PJU-TS untuk Sulut