Kementerian ESDM Tindak Tegas Operator SPBU Nakal

0 Pengunjung | Energi dan Kependudukan | Energi | 2019-02-11
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM akan menindak tegas badan usaha yakni operator SPBU atau SPBN yang menetapkan harga jual eceran BBM nonsubsidi melampaui batas atas yang ditetapkan.

"Kalau mereka (badan usaha) tidak mau menurunkan harga jual BBM nonsubsidi mereka yang melampaui batas atas formula harga jual, maka kami akan mencabut izinnya," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto kepada wartawan di Jakarta, Ahad (10/2).

Dirjen Migas itu menjelaskan bahwa kewajiban badan usaha adalah melapor yang lalu akan dicek oleh pihaknya. Ketika harga BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh mereka melampaui batas atas formula, maka Kementerian ESDM akan meminta mereka untuk melakukan penyesuaian atau penurunan harga ke batas atas yang telah ditetapkan dalam formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi.

"Kita (sebelumnya) akan kasih peringatan maksimal tiga kali. Kami sudah sampaikan hal ini dalam sosialisasi, kalau sudah diberitahu atau diperingatkan masih tetap tidak sesuai formula maka kita akan cabut izinnya," tuturnya.

Kementerian ESDM telah melakukan sosialisasi sebanyak tiga kali mengenai formula harga jual eceran jenis BBM kepada badan-badan usaha, dengan sosialisasi terakhir dipimpin oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Tujuan penetapan formula harga jual BBM tersebut untuk melindungi konsumen, menjaga serta melindungi pelaku usaha agar bersaing yang sehat dan fair, serta tidak mengambil keuntungan yang terlalu besar.

Formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang ditetapkan oleh Kementerian ESDM tersebut merupakan pedoman bagi badan usaha  untuk menetapkan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi, mengacu pada ketentuan batas margin paling rendah lima persen dan paling atas sebesar 10 persen.

Pedoman formula harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi tersebut, menurut Dirjen Migas, telah diikuti oleh seluruh badan usaha yang telah melakukan penyesuaian harga jual BBM mereka.

Keputusan Menteri ESDM No. 19 K/10/MEM/2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM nonsubsidi yang telah diterbitkan beberapa hari lalu oleh Menteri ESDM ini, efektif berlaku sejak tanggal 1 Februari 2019. (ant)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Bali Kembangkan Pembangkit EBT
  • SPBU di Kota Sorong Kembali Beroperasi Normal
  • Distribusi Listrik dan BBM di Manokwari Dipastikan Lancar
  • Pertamina Antisipasi Penyaluran BBM Jayapura dan Manokwari
  • PLN Distribusi Jatim Targetkan Penurunan Gangguan 50 Persen
  • Sambut Kemerdekaan RI ke 74, PLN Percepat Desa Berlistrik di Aceh
  • PLN di Batas Negara Hadir Hingga PLBN Long Midang Krayan
  • Kementerian ESDM Dorong Bauran EBT Lewat Pengelolaan Sampah
  • Pertamina Jamin Pasokan BBM Aman Usai Kebakaran Kilang Balikpapan
  • Cegah Mati Lampu Lagi, PLN Ingin Bangun Jaringan Listrik Bawah Laut
  • 2.500 Warga Nusa Tenggara Terima Sambungan Listrik Gratis
  • Pertamina Targetkan Kapasitas PLTP 1.112 MW pada 2026
  • Pemerintah Dorong Penggunaan Bioavtur untuk Penerbangan
  • Nusa Tenggara Dapat 2.500 Sambungan Listrik Gratis
  • Setelah B20, Jokowi Targetkan B30 pada Januari 2020
  • PLN Listriki 8 Desa di Kabupaten Kepulauan Yapen
  • Idul Adha, Pertamina Siapkan Tambahan 10 Juta Tabung LPG 3 Kg
  • PLN Kawal Pasokan Listrik Idul Adha
  • PGN akan Konversi Energi di Kilang Pertamina
  • PLN Targetkan Melistriki 87 Desa di Pulau Flores Tahun Ini