Tekan Pemotongan Sapi Betina Produktif, Kementan Gandeng Polri

0 Pengunjung | Pertanian dan Pertanahan | Peternakan, Perikanan dan Kelautan | 2019-03-14
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Pertanian bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menekan laju pemotongan sapi betina produktif Nasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita di Kantor Pusat Kementerian Pertanian Jakarta hari ini

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS) tercatat penurunan pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebesar 47,10% pada periode 2017-2018. Oleh sebab itu kerjasama dengan Polri akan diperkuat.

Direktur jenderal peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita mengatakan, angka ternak betina produktif yang dipotong tahun 2017 sebanyak 23.078 ekor menurun menjadi hanya 12.209 ekor di tahun 2018. Hal ini tentu sangat mendukung terhadap kegiatan utama Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yakni program Upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau UPSUS SIWAB yang memacu produksi atau populasi sapi di dalam negeri.

“Penurunan pemotongan betina produktif yang signifikan ini sebagai dampak dari masifnya kegiatan pengawasan pelarangan pemotongan betina produktif di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di 17 Provinsi yang menjadi pilot proyek kegiatan sejak tahun 2017," katanya, Rabu (12/03).

Menurutnya, pencapaian ini adalah hasil nyata dari pelaksanaan kerjasama pengendalian pemotongan betina produktif antara Ditjen PKH dengan Baharkam Polri melalui perjanjian kerjasama yang telah ditanda tangani pada bulan Mei 2017.

I Ketut menjelaskan keberhasilan penurunan pemotongan betina produktif ini tentu saja tidak terlepas dari peran dan keterlibatan aktif jajaran kepolisian melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan yang bersinergi sampai tingkat lapangan melalui peran aktif Bhabinkamtibmas.

“Kami sangat mengapresiasi Baharkam dan jajarannya di daerah, telah melakukan pengawasan mulai dari hulu di kelompok ternak, pasar hewan dan check point sampai di hilir di Rumah Potong Hewan atau di tempat pemotongan di luar RPH”, ungkap I Ketut.

Ketut memperingatkan pelaku pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda Rp100 juta - Rp300 juta.

Kombes Pol Asep Tedy Nurassyah dari Baharkam Polri pun mengatakan, ada beberapa daerah yanb sudah memproses kasus pelanggaran tersebut secara hukum mulai dari surat teguran. Bahkan, membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran lagi dan ada yang sudah sampai ke taraf penyidikan. "Polri telah mengimbau untuk tidak memotong sapi betina produktif karena bisa mengakibatkan sanksi pidana”, pungkasnya. (bis)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kerbau Perah Silangit, Rumpun Baru dari Kementan
  • Menteri Susi Lepas Liarkan 870.000 Benih Lobster dengan Potensi Nilai Rp139,8 M
  • Menteri Susi: Benih Lobster tidak Boleh Lagi Ditangkap
  • Pemerintah dan Seniman Kampanyekan Bahaya Penyakit Hewan
  • Kunjungi Malaysia, Susi Teken Perjanjian Illegal Fishing
  • KKP Luncurkan Kawasan Tambak Kakap Putih Pertama Indonesia
  • KKP Tertibkan Lima Rumpon Ilegal Diduga Milik Nelayan Malaysia
  • Kementan Antisipasi Anthrax Jelang Idul Adha
  • Kementan Klaim Peternak Ayam Untung
  • Pemerintah Berkomitmen Mencegah Penyakit Hewan Menular
  • Dorong Digitalisasi, Kementan Data Ternak Secara Daring
  • Kementan Dorong Digitalisasi Pendataan Populasi Ternak
  • Cegah Zoonosis, Kementan Gandeng Berbagai Instansi
  • Kementan Berkomitmen Kembangkan Ternak Puyuh
  • Kerugian Tangkapan Ikan Ilegal Capai Rp 100 T per Tahun
  • RPHU Berperan Penting untuk Tingkatkan Ketersediaan Protein Hewani ASUH
  • Kementan Tingkatkan Ketersediaan Protein Hewani
  • KKP Tenggelamkan 516 Kapal Ilegal Sejak 2014
  • Menteri Susi: Hilangnya Kapal Asing Bikin Produksi Ikan RI Naik
  • KKP Lanjutkan Program Smart-Fish, Tingkatkan Daya Saing Perikanan