Mendes Mau Kirim 700 Kepala Desa Studi Banding ke Luar Negeri

0 Pengunjung | Indakop dan Hubpartel | Industri | 2019-03-15
SHARE : |

Net-Media-Ekonomi.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) akan mengirimkan lebih dari 700 kepala desa dan pendamping desa untuk studi banding ke luar negeri.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan, para kepala desa dan pendamping desa yang akan studi banding tersebut akan belajar mengembangkan ekonomi perdesaan di berbagai Negara seperti Cina, India, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan.

"Tahun ini saya akan mengirim kepala desa dan pendamping desa ke luar negeri, untuk melihat ternyata di dunia luar kok bisa jauh lebih hebat," katanya saat memberikan arahan dalam Lokakarya Pemangku Kepentingan tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kota Bengkulu dalam keterangannya, Jumat (15/3/2019).
 

Rencananya, tahap pertama pengiriman kepala desa dan pendamping desa di luar negeri tersebut akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 mendatang. Menurutnya, jumlah peserta yang akan dikirim pada tahap pertama tersebut sebanyak 20 peserta, yang mana 5 di antaranya berasal dari Provinsi Bengkulu.


"Mudah-mudahan dengan melihat dan belajar di negara tetangga tersebut, dapat diterapkan di desa masing-masing tentang bagaimana mengelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), desa wisata, sarana pasca panen, OVOP (One Village One Product) yang impact-nya (pengaruh) untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa," ujarnya.

Sebelumnya ia mengatakan, rencana studi banding kepala desa dan pendamping desa tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kapasitas kepala desa dengan mempelajari pembangunan desa di negara lain. Menurutnya, beberapa negara tetangga memiliki beberapa model pengembangan ekonomi desa yang dapat diterapkan oleh beberapa daerah di Indonesia.

"Salah satunya seperti di Thailand belajar desa wisata dan pertanian," ujarnya.

Di sisi lain terkait kegiatan lokakarya, ia berharap para kepala desa yang hadir dapat memberikan rekomendasi terkait permasalahan dan peraturan yang menghambat perangkat desa dalam melakukan pembangunan. Ia juga tidak ingin pembangunan perdesaan terhambat oleh regulasi yang memberatkan.


"Kalau ada peraturan baru yang menghambat kepala desa tolong diberi tahu. Saya dan menteri lain akan me-review dan merubah undang-undang atau peraturan menteri yang mengganggu itu. Manfaatkan lokakarya ini untuk me-review dan mempercepat agar bagaimana kendala-kendala bisa dikurangi," ujarnya. (det)

- Tag : Pemerintah

- Penulis :

- Editor :

- Foto By : Google


  • Kementan Turunkan Tim Penanganan Kekeringan
  • Ditjen PSP Bahas Pengembangan Sumber Daya Pertanian untuk Trans Papua
  • Kemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan Berusaha
  • Kementan Benahi Sistem Pengairan yang Terhambat
  • Pemerintah Libatkan KPK Untuk Proyek Blok Masela
  • Kementan Gelar Pelatihan Teknis Alsintan di Kudus
  • Pemerintah Genjot Pelayanan Berkualitas Berbasis Digital
  • Pemerintah Siapkan Insentif untuk Industri Padat Karya
  • Selandia Baru Apresiasi Indonesia Cetak Petani Muda
  • Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Halal Segera Diluncurkan
  • Jokowi Minta Pengusaha Investasi di Mandalika
  • BKP Kementan Kembangkan Korporasi Usaha Tani
  • Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Andalan Presiden Jokowi
  • Ini Cara Ditjen PSP Tingkatkan Strategi dan Operasional Hingga 2024
  • Mahasiswa Harus Berperan Wujudkan Kedaulatan Energi
  • Upah Buruh Tani Mei 2019 Naik 0,19 Persen
  • Kementan Serahkan Bantuan Alsintan 2019 untuk Sarolangun
  • Kemenhub: Bandara Kertajati Dorong Pertumbuhan Ekonomi Jabar
  • Pemerintah Buka Peluang Beras Bulog Masuk BPNT
  • Kepala BKP Kementan Imbau KRPL Berkelanjutan